“Kami sangat besyukur bahwa kami dapat membuktikan bahwa partai hanura partai organik, bukan mesin. Partai yang memberikan peluang seluas-luasnya bagi para kader muda. Partai hanura adalah partai kader. Lebih dari 50% pengurus partai adalah generasi muda,” kata Ketua Umum Partai Hanura Wiranto usai penutupan Musyawarah Nasional (Munas) I di Surabya, Minggu (7/2)

Wiranto mengatakan salah satu bukti bahwa Partai Hanura mengakomodasi kaum muda adalah dengan memberikan posisi sekretaris jenderal kepada Dossy Iskandar Prasetyo. Dossy kelahiran 11 Oktober 1962 yang sebelumnya Ketua DPD Hanura Jawa Timur.

“Ada satu regenerasi pada jabatan sekretaris jenderal. Tadinya Yus Usman Sumanegara, diganti Dossy yang lebih muda. Nanti Dossy akan digantikan lagi oleh yang lebih muda sehingga regenrasi di Partai Hanura ini berjalan,” ujar Wiranto.

Menurut Wiranto, Dossy yang pantas menjadi sekjen saat ini. Sebagai Ketua DPD Jatim, ujar Wiranto, Dossy sangat sukses.
“Dossy sangat pengalaman di kesekjenan, sehingga tidak canggung dan kebingunggan, saat saya beri jabatan sekjen yang baru. Dia juga sudah siap hijrah ke Jakarta dan full time di sana,” ujarnya.

Tugas pertama yang harus dilaksanakan Dossy, ujar Wiranto, melakukan revitalisasi organisasi dan reaktualisasi kinerja partai yang didukung perencanaan yang matang.

“Ini perlu back up

Hasil Musyawarah Nasional (Munas) I di Surabaya pada 5-7 Februari 2010, komposisi kepengurusan Hanura terdiri atas 52 persen tokoh muda dan 48 persen sisanya tokoh tua.

Di antara tokoh muda itu, empat orang yang masuk dalam struktur DPP Partai Hanura itu berasal dari daerah. Salah satunya Ketua DPD Partai Hanura Jatim Dossy Iskandar Prasetyo terpilih secara aklamasi sebagai Sekretaris Jenderal DPP Partai Hanura.

Selain itu, mantan Wakil Ketua DPP Partai Golkar Yuddy Chrisnandi masuk dalam jajaran salah satu Ketua DPP Partai Hanura bersama sejumlah tokoh muda lainnya, seperti Akbar Faishal.

“Hanura sebagai partai organik yang inklusif, terbuka pada siapa saja, termasuk tokoh muda,” kata salah satu Ketua DPP Partai Hanura Bambang W Suharto, di Surabaya, Minggu (7/2).

Mengenai masuknya Yuddy Chrisnandi, dia mengaku sejak lama partainya menawari tokoh muda Partai Golkar itu. “Dia seorang pemuda yang selalu mengabdikan diri pada partai,” ujar Bambang.

Menurut dia, Yuddy masuk ke Partai Hanura tidak memiliki keinginan macam-macam, bahkan tidak menuntut jabatan apa pun di partai politik yang didirikan Wiranto itu.

Demikian halnya dengan tokoh muda lainnya, Dossy Iskandar Prasetyo, dalam pandangan Bambang, sebagai intelektual yang patut diuji.

“Dia termasuk intelektual yang loyal terhadap partai, sehingga perlu diapresiasi. Apalagi dia sudah siap tinggal di Jakarta. Jarang loh, orang daerah yang sukses di daerah bersedia merantau ke Jakarta,” tutur Bambang didampingi Faishal Akbar.

Sementara itu, struktur kepengurusan periode 2010-2015 lebih ramping dibandingkan periode sebelumnya. Jumlah ketua dari 131 orang kini tinggal 38 orang, tanpa ada wakil ketua umum.

“Kemarin struktur kepengurusan kami kegemukan, sehingga geraknya pun lamban. Kini seperti ‘fregat’ yang lincah,” kata mantan fungsionaris Partai Golkar itu.

Sementara itu, Yuddy Chrisnandi mengaku, sudah lama mengenal sosok Wiranto, bahkan sejak ketua umum partai itu menjadi Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) dan Penglima ABRI pada era Orde Baru.

“Saya bertemu Pak Wiranto setelah Munas Golkar beberapa waktu lalu. Sejak saat itu saya ditawari masuk Partai Hanura ini. Baru tanggal 2 Februari kemarin saya menerima tawaran itu,” paparnya

Media Center LN

“Perlu ditindaklanjuti,” kata dia dalam pemeriksaan di pansus Angket Bank Century, di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (20/1). Nama tukang bengkel ini, diakui Susno ditemukan saat dia memeriksa kasus Bank Century khususnya rekening Robert Tantular.

Dalam perjalanannya, Amiruddin mengambil sejumlah uang yang sudah dibekukan oleh Bank Century. Nama lain yang mencuat adalah milik seorang sopir taksi yang disinyalir tinggal di daerah Ciputat, Tangerang. Namun, ia tak menyebutkan namanya.

Ia mengatakan soal beberapa nama yang memperoleh aliran dana Bank Century ini memang diperlukan pendalaman. Sayangnya saat ini ia tidak lagi menjabat Kabareskrim sehingga tidak berhak melanjutkan penyelidikan tersebut. Ia pun hanya berpendapat, “Jika yang tidak berhak tapi menerima, itu modus.”

Susno berpendapat jika disinyalir ada korupsi di kasus ini, untuk menentukan delik korupsi terhadap seseorang, sangat mudah. Bisa dibuktikan jika orang melakukan perbuatan melawan hukum dan merugikan negara.

Selain itu, tentunya kebijakan tersebut akan menguntungkan pihak-pihak tertentu saja yang tidak berhak. “Kalau salah sasaran, (artinya) ditunggangi pihak-pihak tertentu,” kata dia.

Ketua Panitia Khusus Hak Angket Bank Century, Idrus Marham mengatakan temuan kepolisian ini menarik dan wajib ditelusuri lebih jauh. Wakil Ketua Mahfudz Siddiq pun membenarkan.

Menurut dia, pansus juga akan fokus ke penyelidikan aliran dana, apakah ada penyimpangan karena adanya nasabah fiktif atau tidak. “Yang diberikan Pak Susno itu kan satu sampel, apakah merupakan satu modus,” kata dia.

Andi Rahmat, anggota Pansus dari PKS mengaku heran karena uang atas nama Amiruuddin yang sudah dibekukan bisa diambil begitu saja. “Diambilnya bertahap dan rekeningnya sudah zero,” kata dia.

Media Center LN

JAKARTA, KOMPAS.com —
Dengan gaya bicara dan tabiatnya yang kontroversial, sosok anggota Pansus Hak Angket Bank Century DPRI Ruhut Sitompul nyaris menandingi panasnya kasus Bank Century yang melibatkan dana talangan sebesar Rp 6,7 triliun.

Belum reda kasus umpatan kasar dan tidak sopan yang terlontar dari mulutnya saat bersitegang dengan Wakil Ketua Pansus Gayus Lumbuun, kini giliran Jusuf Kalla yang terkena “serangan” ala Ruhut. Saat mendapat kesempatan bertanya, Ruhut berulang kali memanggil Jusuf Kalla “Daeng” dengan cara yang tidak lazim.

Tindakan politisi Partai Demokrat ini tak pelak mendapat protes keras dari anggota Pansus lain yang meminta ia untuk tidak menggunakan simbol-simbol kesukuan di forum resmi. Saking panasnya suasana saat itu, ketegangan akibat serangan “jurus Daeng” yang dilancarkan oleh Ruhut baru tuntas setelah Ketua Fraksi Partai Demokrat Anas Urbaningrum mengambil alih mikrofon dan mempersilakan kader Demokrat lain melanjutkan pertanyaan untuk Jusuf Kalla.

Nah, bagaimana sebenarnya reaksi JK saat berulang kali dipanggil Daeng oleh Ruhut dengan nada dan intonasi yang terdengar aneh di telinga?

Berikut kutipan wawancara wartawan Kompas.com, Pepih Nugraha, bersama Jusuf Kalla di kediamannya, Jalan Brawijaya Raya Jakarta, Sabtu (16/1/2010) sore:

Penampilan terakhir Anda di depan publik adalah pada saat Anda memenuhi panggilan Pansus Hak Angket Bank Century DPR RI. Apa yang terpikir oleh Bapak saat dipanggil Daeng oleh Ruhut Sitompul, salah seorang anggota Pansus dari Demokrat?

Sebenarnya panggilan Daeng untuk orang Bugis Makassar itu biasa saja. Dipanggil untuk kakak, orang yang dihormati, sampai tukang becak pun dipanggil Daeng, termasuk tukang sayur. Jadi panggilan biasa. Yang soal panggilan Daeng itu tidak pada tempatnya pada saat itu karena acaranya lebih formal, kan. Dan cara memanggilnya nyeleneh sehingga banyak teman-teman dari Makassar yang merasa tersinggung karena cara memanggilnya itu.

Bapak tersinggung tidak pada saat itu?

Tentu saja saya merasa tidak senang karena tentu ini acara yang ditonton oleh semua orang. Saya tidak bereaksi emosional. Biar orang yang menilai, kok orang ini di acara resmi nyeleneh manggil-nya.

Apakah tindakan yang dilakukan oleh Ruhut ini merupakan gambaran kualitas anggota Dewan?

Tidak secara umum. Ada juga anggota dewan yang sangat baik, serius, pertanyaannya baik, ada juga yang pertanyaannya mengulang-ulang. Ada juga jagoan interupsi seperti Ruhut itu, pertanyaannya enggak jelas, apa-apa diinterupsi, pertanyaannya tidak jelas, begitu aja.

Bagaimana seharusnya mereka bersikap, khususnya saat menghadapi orang seperti Bapak?

Bukan masalah menghadapi saya atau tidak. Ini masalah sangat penting. Ini masalah tertinggi. Masalah Pansus menentukan nasib negara. Masa bertanya dengan tidak jelas.

Menurut Bapak, bagaimana arah dari kasus Bank Century ini?

Ini kan masalahnya masalah keadilan dan hukum. Bahwa uang negara pusat digelontorkan kepada bank yang pengelolanya rusak sehingga tidak pantas ditolong oleh negara. Ini adalah untuk mencari kebenaran. Presiden dapat diberikan sanksi apabila mengambil tindakan termasuk korupsi itu. Tapi, mudah-mudahan tidaklah.

Bagaimana kasus ini akan berakhir?

Ini memang sangat tergantung dari keseriusan dan profesionalisme dari PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan). Yunus Hussein, ketuanya. Kalau ada bukti-bukti yang nyata aliarannya ke mana dan tidak benar, itu sangat signifikan.

Ada juga jagoan interupsi seperti Ruhut itu, pertanyaannya enggak jelas, apa-apa diinterupsi.

– Jusuf Kalla

“Kalau krisis ada seribu rumah yang kena lima ratus. Kalau hanya satu rumah yang roboh, masak itu krisis. Masak yang kena cuma satu (Bank Century). Ini perampokan internal,” kata JK, saat diperiksa Panitia Khusus (Pansus) Angket Century, di gedung DPR, Jakarta, Kamis (14/1).

Menurut JK, kondisi akhir tahun 2008 tidak bisa disamakan dengan krisis global yang terjadi pada era 1997-1998. JK menilai krisis 97-98 adalah krisis regional di Asia termasuk Indonesia.

Adapun pada akhir tahun 2008, menurut JK, perekonomian d Indonesia tidak seburuk seperti yang diperkirakan. Indonesia saat itu, kata JK, hanya menerima dampak dari krisis ekonomi di Amerika Serikat.

JK menegaskan, saat itu perekonomian Indonesia tidak gagal hanya banknya yang gagal. “(Bank) Yang gagal cuma satu,” kata JK.

JK yakin, tidak akan ada krisis yang besar di Indonesia seandainya pemerintah tidak menalangi Bank Century. Menurut JK, Bank Century adalah bank kecil dan sudah ada jaminan dari pemerintah untuk deposan dengan simpanan di bawah Rp 2 miliar.

Ketika anggota Pansus Angket Century, Chandra Tirta Wijaya menanyakan apakah tujuan bailout untuk menjamin deposan besar, JK menjawab “Saya tidak tahu niatnya (bailout).”

Media Center LN

Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla membantah pernyataan Menteri Keuangan yang juga mantan Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) Sri Mulyani mengenai tanggal laporan yang diterimanya terkait keputusan bail out Bank Century. Dalam kesaksiannya di hadapan Pansus Angket Bank Century kemarin, Sri Mulyani mengungkapkan bahwa ia telah melaporkan kepada Kalla pada 22 November 2008 atau sehari setelah bail out diputuskan. Saat itu, Kalla menjadi ad interim Presiden yang tengah melawat ke luar negeri.

Sejauh dari apa yang dijelaskan Menkeu, menurut beliau tanggal 22 November dilaporkan kepada saya, tapi itu tidak benar.

Menurut Kalla, ia menerima laporan pada 25 November ketika dana telah dikucurkan.

“Sejauh dari apa yang dijelaskan Menkeu, menurut beliau, tanggal 22 November dilaporkan kepada saya, tapi itu tidak benar. Yang saya tangkap, SMS (pesan singkat) itu laporan ke Presiden, tapi tembusan ke saya. Tapi saya tidak baca,” ujar Kalla menjawab pertanyaan anggota Pansus, Ahmad Muzani, saat diperiksa di Pansus Angket Kasus Bank Century, Kamis (14/1/2010) di Gedung DPR, Jakarta.

Ia menjelaskan, laporan diterimanya secara langsung dari Menkeu pada 25 November 2008 . “Beliau melaporkan, KSSK yang yang datang adalah Menkeu, Gubernur BI yang mengatakan telah memberikan bail out kepada Bank Century,” kata Ketua Palang Merah Indonesia ini.

Mendengar laporan tersebut, Kalla mengaku terkejut dan marah. Apalagi, dalam laporan yang diterimanya, Bank Century bermasalah karena adanya kesalahan manajemen oleh pemilik dan SSB bodong.

“Saya bilang, kenapa di- bail out , ini perampokan. Rampok kok dibantu. Tangkap orangnya! Jangan dikasihani, itu perintah saya,” kata Kalla.

Saat itu, ia mengatakan tak bisa berbuat apa-apa karena eksekusi pengucuran dana sudah terjadi. Namun, Kalla marah kepada Sri Mulyani. “Saya marah kenapa ini terjadi. Dia (Sri Mulyani) diam saja. Karena itu saya suruh tangkap Robert Tantular,” ujarnya.

PEMERINTAH dan Bank Indonesia menggunakan alasan bahwa bail out Bank Century harus dilakukan karena memiliki risiko sistemik. Alasan tersebut sekadar alibi untuk memuluskan “perampokan” terhadap Bank Century.

Berikut adalah sejumlah fakta yang membangun pandangan ini

1. Kesulitan likuiditas perbankan Indonesia pada akhir 2008 bukan disebabkan oleh dampak krisis ekonomi global, tetapi akibat kebijakan pengetatan moneter yang dilakukan Gubernur Bank Indonesia Boediono dan pengetatan fiskal Menteri Keuangan.

2. Bank Century adalah bank yang sangat kecil sehingga penutupan bank tersebut akan berdampak minimum terhadap perbankan Indonesia. Dana pihak ketiga di Bank Century hanya 0,68 persen dari total dana di perbankan, kredit Bank Century hanya 0,42 persen dari total kredit perbankan, aset Bank Century hanya 0,72 persen dari aset perbankan dan pangsa kreditnya hanya 0,42 persen dari total kredit perbankan.

3. Bank-bank pada November 2008 memiliki CAR rata-rata di atas 12 persen. Hanya ada 3 bank kecil yang memiliki CAR dibawah 8 persen yang merupakan batas minimum untuk pemberian bail out sesuai PBI No. 10/26/PBI/2008 tanggal 30 Oktober 2008. Dua diantaranya adalah Bank IFI dan Bank Century. Tetapi yang diselamatkan hanya Bank Century. Padahal Bank Century memiliki CAR hanya 2,35 persen per 30 September 2008, dan CAR negatif 3,5 persen pada saat pelaksanaan bail out. Agar Bank Century dapat menerima dana bail out sebesar Rp 6,7 trilliun, Gubernur bank Indonesia merekayasa dan mengubah Peraturan Bank Indonesia (PBI) pada tanggal 14 November 2008 tentang persyaratan CAR untuk bail out, dengan menurunkannya dari CAR 8 persen menjadi CAR asal positif. Jelas sekali bahwa Bank Century mendapatkan perlakuan khusus padahal Bank Century seharusnya ditutup.

4. Pada UU 23/2009 tentang Bank Indonesia ada pasal yang menyatakan bahwa bank yang meminta Fasilitas Pinjaman Jangka Pendek (FPJP) harus menyerahkan agunan yang berkualitas tinggi seperti SBI, SUN, dan aset kredit lancar dalam 12 bulan terakhir. Pasal tersebut sengaja dibuat agar tidak terjadi kesalahan dan kerugian negara yang sangat besar, seperti pada krisis 1998 ketika bank-bank banyak yang menyerahkan aset bodong dan aset tidak berkualitas sebagai agunan untuk mendapatkan kredit BLBI.

5. Tetapi khusus untuk memuluskan bail out terhadap Bank Century, direkayasa perubahan pada pasal 11 ayat 4 UU BI tersebut melalui Perppu 2/2008 tanggal 13 Oktober 2008 dengan menghapuskan kewajiban agunan yang berkualitas tinggi (SBI, SUN, Kredit lancar) dan menggantinya dengan kalimat ”Bank Indonesia dapat memberikan fasilitas pembiayaan darurat yang pendanaannya menjadi beban Pemerintah” tanpa mewajibkan bank yang di bail out untuk memberikan agunan yang berkualitas tinggi.

6. Jika ada ancaman sistemik, itu artinya dalam bahasa sederhana, para nasabah beramai-ramai mengambil uangnya di bank (rush). Tetapi ketika Fasilitas Pinjaman Jangka Pendek (FPJP) diberikan kepada Bank Century sebesar Rp 689 miliar antara tanggal 14 dan 18 November 2008, ternyata tidak terjadi rush oleh nasabah biasa. Yang mengambil uang FPJP tersebut ternyata adalah saudara Robert Tantular, dan sejumlah nasabah besar. Demikian juga ketika disetujui pemberian dana talangan berikutnya sebesar Rp 1 triliun, pengambil dana adalah Robert Tantular dkk, bukan nasabah biasa. Kedua fakta tersebut menunjukkan bahwa tidak ada ancaman sistemik.

7. Menurut pengakuan mantan Gubernur BI Boediono di DPR, krisis ekonomi telah selesai setelah kwartal pertama tahun 2009, antara Januari hingga Maret, sehingga tidak ada alasan lagi untuk menyuntikkan dana tambahan kepada Bank Century. Tetapi dalam prakteknya, Bank Century tetap menerima kucuran dana bail out sampai 24 Juli 2009!

8. Penggunaan analisa dampak sistemik terhadap Bank Century ternyata tidak memiliki basis dan kriteria kuantitatif yang memadai. Lebih banyak mengandalkan analisa psikologis yang sangat sumir, tidak terukur, ad hoc dan subjektif.

9. Dalam kesaksiannya di DPR tanggal 12 Januari 2010, Robert Tantular mengakui menerima kelebihan pembayaran dari LPS senilai Rp 1 triliun. Di pengadilan Robert Tantular telah divonis penjara selama empat tahun. Robert Tantular mengakui bahwa dia hanya mengajukan permintaan dana bail out sebesar Rp 2,7 triliun. Tetapi kaget ketika mengetahui bahwa total dana yang dikucurkan mencapai Rp 6,7 triliun. Luar biasa bahwa ada bank yang dikucurkan dana bail out jauh lebih besar dari kebutuhannya.

Media Center LN

Kehadiran Ketua Unit Kerja Presiden untuk Program Pembangunan dan Reformasi (UKP3R) Marsillam Simanjuntak dalam rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) pada tanggal 21 November sempat menjadi polemik.

Dalam catatan transkrip, kehadiran Marsillam dalam rapat pengambilan keputusan bailoutCentury itu sebagai Ketua UKP3R yang ditugaskan Presiden untuk bekerja sama dengan KSSK.

Saat diperiksa Pansus Angket Bank Century, baik mantan Gubernur BI Boediono maupun mantan Ketua KSSK Sri Mulyani melontarkan jawaban yang sama. Keduanya kompak menganggap kehadiran Marsillam sebagai narasumber. “Menurut Ibu, kehadiran Marsillam dalam rapat konsultasi KSSK itu sebagai apa?” tanya anggota Pansus Akbar Faishal, Rabu (13/1/2010).

“Sebagai narasumber,” ujar Sri Mulyani, yang juga menjabat Menteri Keuangan.

Saat dikonfrontasi dengan catatan transkrip rapat, Sri Mulyani mengungkapkan bahwa ada kerja sama antara UKP3R dan KSSK. “Dalam hal memantau kinerja dan indikator ekonomi. Pak Marsillam menjadi narasumber dalam rapat konsultasi KSSK. Transkripnya juga benar,” kata dia.

Kemarin, Boediono juga mengungkapkan hal yang sama. Meskipun demikian, pendapat kedua tokoh ekonomi ini ditanggapi oleh Akbar sebagai sesuatu yang janggal. Menurut Akbar, Marsillam bukan ahli perbankan dan moneter. “Kalau masalah hukum, bolehlah. Tapi tahu apa beliau soal perbankan dan moneter. Ya sudahlah, ini jadi catatan Pansus saja,” ujar Akbar.

Media Center LN

“Pasti saya bicara, tidak banyak pertanyaan ke saya. Saya bukan yang mengambil keputusan,” tukas JK di kantor Presiden, Jakarta, Rabu (13/1).

“Kan saksi itu ditanya. Saya tak tahu apa yang ditanyakan. Saya menjawab apa yang saya tahu,” ujarnya.

JK sendiri tidak melakukan persiapan khusus ataupun membawa file untuk menghadap pansus. Soalnya, bukti ada di BPK.

“Besok biasa saja, tidak membuka file lama, kan tergantung pertanyaan,” tukasnya.

Media Center LN

Jika ditemukan ada indikasi pidana, Satgas akan melimpahkan berkas ke aparat penegak hukum.Setelah itu tidak tertutup kemungkinan terpidana dengan fasilitas mewah dikirim ke LP Nusakambangan. “Data-data yang ada segera kita evaluasi.Yang ada bukti kuat sebagai tindak pidana kita limpahkan ke kejaksaan dan kepolisian,” tegas anggota Satgas, Darmono, kepada wartawan kemarin.

Menurutnya, jika ditemukan unsur pidana korupsi, kasusnya akan diserahkan ke kejaksaan, sementara jika menyangkut perkara tindak pidana umum,berkas akan diserahkan ke kepolisian. Jika penyimpangan menyangkut administrasi prosedur, Satgas akan menyampaikannya kepada lembaga terkait untuk dilakukan penyempurnaan sistem pemidanaan.

“Temuan-temuan itu setelah dilakukanevaluasiakan ditindaklanjuti dengan rekomendasi. Selanjutnya hasil rekomendasi akan disampaikan kepada Presiden,“ katanya. Wakil Jaksa Agung itu juga menjelaskan bahwa Satgas akan segera mempertimbangkan berbagai kemungkinan rekomendasi hukuman yang bakal diberikan kepada aparat rutan atau pihak yang memberi berbagai kemudahan kepada tahanan,tetapi dilakukan secara berlebihan.

“Tim memikirkan langkah rekomendasi terbaik atas kejadian tersebut.Semua opsi dipertimbangkan,” imbuhnya. Dia menilai fasilitas khusus di ruang terpidana Artalyta Suryani (Ayin) seperti ruang tidur sendiri, ruang kerja sendiri dengan fasilitas pendingin ruangan (AC), kulkas, dan televisi terlalu berlebihan.Bahkan Satgas juga mendapatkan ada narapidana narkoba mempunyai ruangan karaoke.

Sekretaris Satgas Pemberantasan Mafia Hukum Denny Indrayana menilai fasilitas yang diterima Artalyta Suryani atau Ayin, begitu pula untuk Aling,Darmawati, Ines, dan Eri, merupakan pelanggaran dan penyimpangan.“Itu menurut saya sebagian dari praktikpraktik mafia hukum, modusmodus mafia hukum,”tandas Denny seusai pertemuan antara Satgas dengan Mahkamah Agung (MA) di Gedung MA kemarin.

Terkait temuan sidak itu, Satgas akan segera melakukan pertemuan dengan Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar. Salah satu yang akan dibicarakan adalah alternatif penyelesaian permasalahan yang muncul di rutan. Menurut Denny, minimal ada tiga hal yang dapat dijadikan poin sebagai alternatif. Pertama,memberikan sanksi administratif yang tegas kepada petugas dan jajaran yang bertanggung jawab di Rutan Pondok Bambu.

”Kita punya acuan kepegawaian,ada teguran,ada mutasi, sampai pada pemecatan misalnya,” jelasnya. Kedua,jika terkait dengan pidana suap, harus ada proses pidana pada pihak yang terkait suap.Suap dimungkinkan melalui pemberian tahanan kepada penjaga dan pihak terkait agar dapat fasilitas yang istimewa.Ketiga,dipertimbangkan juga pengiriman para pelaku ke lembaga pemasyarakatan yang terisolasi seperti Nusakambangan.

Jaksa Agung Hendarman Supandji mendukung langkahlangkah Satgas Mafia Hukum.Kejaksaan akan menindaklanjuti semua perkara yang ditangani dan membentuk tim pengawas. “Setiap yang ditangani kejaksaan itu, tim akan mengikuti dan kita sudah mengikuti,” ujar Hendarman di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Sebelumnya, Satgas dalam sidak yang dilakukan Minggu (10/01) di Rutan Pondok Bambu menemukan adanya perlakuan istimewa untuk Artalyta, Darmawati Dareho, Ines, Ery, dan Aling.

Untuk Artalyta, misalnya, yang bersangkutan mendapat ruangan terpisah dengan tahanan lain dengan fasilitas mewah lengkap seperti televisi, kulkas, pendingin ruangan,dan meja kantor. Di tahanan Aling,terpidana kasus narkotika, bahkan ditemukan adanya fasilitas karaoke, televisi, dan ruang lebih besar.Hal yang sama terjadi pada tahanan lain,Darmawati, Ines,dan Ery.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Patrialis Akbar mengakui adanya perlakuan khusus untuk terpidana Artalyta Suryani (Ayin). Pemberian fasilitas khusus diberikan dengan pertimbangan pengusaha yang tersangkut kasus suap Jaksa Urip Tri Gunawan itu adalah orang khusus. “Ada pertimbangan khusus buat Artalyta Suryani karena dia memang orang khusus.

Apalagi dia memiliki perusahaan yang bergerak di bidang publik dan memiliki karyawan yang banyak,”ujar Menkumham Patrialis Akbar dalam jumpa pers di Gedung Kemenkumham, Jakarta,kemarin. Politikus dari Partai Amanat Nasional (PAN) menegaskan,pemberian pertimbangan khusus untuk Artalyta bukan karena dia narapidana kelas kakap ataupun orang biasa, tetapi lebih karena Artalyta adalah pengusaha yang mengelola usaha dengan mempekerjakan 80.000 karyawan.

Fasilitas berupa ruang khusus itu diberikan agar bisa bertemu dengan koleganya di dalam sel.“Ini agar hak perdata Artalyta tidak terhambat,” katanya. Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjenpas) Depkumham Untung Sugiyono menuturkan, bantuan untuk Artalyta hanya dalam bentuk tempat yang lebih luas agar yang bersangkutan bisa menampung keluarga jika berkunjung dan sekaligus digunakan untuk mengurus perusahaannya.

Artalyta harus tetap mengawasi perusahaannya dengan baik karena menyangkut nasib banyak orang.“Kenapa (pertemuan) tidak dilakukan di ruang kunjungan, karena ruang kunjungan sudah penuh,”dalih Untung. Kepala Kanwil Depkumham DKI Jakarta Asdjudin Rana mengungkapkan, fasilitas mewah Artalyta Suryani dkk di dalam Rutan Pondok Bambu berasal dari anggaran lembaga pemasyarakatan (lapas).

Namun,pihaknya tidak bisa menjelaskan sumber anggaran tersebut dari tahun berapa. “Itu dari anggaran lapas,tapi tahun berapa, saya lupa itu,”kata Asdjudin. Ditanya apakah pemberian fasilitas mewah melanggar hukum atau tidak, Asdjudin justru mempertanyakan balik. Sebab, belum ada aturan baku atau putusan pengadilan yang melarang adanya pemberian fasilitas mewah kepada narapidana. “Tolong carikan putusan hakim atau pengadilan yang melarang itu,”tantang Asdjudin.

Tidak Boleh Ada Dispensasi

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan bahwa perlakuan terhadap setiap warga negara yang sedang menjalani proses hukum harus sama dan tidak boleh ada dispensasi atau keistimewaan kepada orang tertentu. Presiden pun meminta kepada pihak terkait,dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM,untuk menindaklanjuti temuan Satgas tersebut.

“Karena bagaimanapun kita tahu bahwa warga negara yang dalam proses hukum itu harus memiliki hak dan perlakuan yang sama di depan hukum,” ujar Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha di Kantor Kepresidenan Jakarta. Menurut Julian,Menkumham Patrialis Akbar akan segera melaporkan kepada Presiden perihal temuan Satgas Pemberantasan Mafia Hukum.

Meski demikian,Julian mengaku belum mengetahui secara pasti kapan Patrialis akan menyampaikan laporan tersebut kepada Presiden. “Menkumham akan melaporkan secara jelas, sementara ini saya belum dapat konfirmasi,”katanya. Dari Senayan, DPR berencana memanggil Menkumham Patrialis Akbar terkait temuan tersebut. Menurut Ketua KomisiIII DPRBennyK Harman,Menkumham harus mampu menjelaskan hal tersebut.

“Harus diketahui siapa yang paling bertanggung jawab terkait adanya perlakuan khusus terhadap Artalyta dan narapidana lainnya,” tandas Benny di Gedung DPR RI kemarin. Ketua Fraksi Partai Demokrat Anas Urbaningrum mengaku sangat prihatin dengan adanya perlakuan istimewa terhadap Ayin.

Setiap tawanan menurutnya harus diperlakukan sama. “Tidak boleh diskriminatif, tidak boleh ada yang diistimewakan dan tidak boleh ada kastakasta dalam pelayanan para terpidana yang sedang dalam proses pembinaan. Itu prinsip yang kami tegaskan dari Fraksi Partai Demokrat,” ujar Anas. (m purwadi/ahmad jayadi/ kholil/rarasati syarief/ adam prawira)